Jadwal Bimtek Dan Diklat Bulan Oktober

Jadwal Bimtek Dan Diklat Bulan Oktober. Bimbingan Teknis (Bimtek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah elemen penting dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia dalam berbagai organisasi, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Artikel ini akan menjelaskan pengertian jadwal Bimtek dan Diklat, serta mengapa jadwal ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia.

Jadwal Bimtek adalah rencana waktu yang terperinci yang mengidentifikasi kapan, di mana, dan bagaimana pelatihan teknis atau Bimbingan Teknis akan diselenggarakan. Jadwal ini mencakup semua detail terkait pelatihan, seperti tanggal pelaksanaan, durasi, tempat, topik yang akan dibahas, dan instruktur yang akan terlibat.

Bimtek sering kali difokuskan pada topik yang sangat spesifik, seperti penggunaan perangkat lunak tertentu, peraturan pemerintah, atau prosedur kerja. Jadwal Bimtek memungkinkan peserta untuk merencanakan keterlibatan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi tanpa mengganggu tugas-tugas sehari-hari mereka.

Jadwal Bimtek Dan Diklat Bulan Oktober

Jadwal Diklat adalah perencanaan waktu yang serupa, tetapi lebih luas dalam cakupannya. Ini mencakup jadwal pelaksanaan pelatihan yang melibatkan berbagai topik, seperti pengembangan kepemimpinan, manajemen waktu, keterampilan interpersonal, atau pelatihan soft skills lainnya. Jadwal Diklat juga dapat mencakup program pelatihan jangka panjang atau berkelanjutan.

Diklat dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih umum, yang berlaku di berbagai konteks. Oleh karena itu, jadwal Diklat sering mencakup berbagai topik yang berbeda dalam periode yang lebih lama, memungkinkan peserta untuk mengembangkan beragam keterampilan.

Jadwal Bimtek Dan Diklat Dibulan Oktober

Informasi mengenai jadwal dilembaga kami. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi selanjutnya hubungi kami untuk di diskusikan. Jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
02 - 03 Oktober 2023

  • Hotel Orchard Jayakarta Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Central Park Bali

  • Hotel Golden Flower Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Whize Prime Bandar Lampung

Selasa - Rabu
10 - 11 Oktober 2023
Jumat - Sabtu
20 - 21 Oktober 2023
Rabu - Kamis
25 - 26 Oktober 2023

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Materi Bimtek Dan Diklat Dibulan Oktober

Berikut adalah beberapa materi bimtek dan diklat nasional dari kami, silahkan pilih materinya sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan jadwal serta tempat yang kami telah sediakan dibawah :

  • Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas
  • Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
  • Mekanisme Proses Peningkatan Mutu Puskesmas dan Rumah Sakit
  • Menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD.
  • Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan
  • Pengelolaan Program Kesehatan
  • Pengelola Tenaga Kesehatan
  • Sistem Informasi Kesehatan
  • Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  • Pengelolaan Keuangan Puskemas
  • Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
  • Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
  • Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit
  • Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas
  • Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
  • Tugas Dan Peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  • Pengelolaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada BLU/D
  • Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD
  • Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  • Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP)
  • Manajemen Puskesmas
  • Manajemen Rumah Sakit
  • Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)
  • Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
  • Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Capacity Building untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
  • Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  • Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public
  • Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
  • Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
  • Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
  • Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
  • Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  • Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  • Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  • Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
  • Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah
  • Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional
  • Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  • Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  • Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga
  • Pemberkasan Arsip Instansi Pemerintah
  • Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
  • E-Arsip Berbasis Aplikasi SRIKANDI
  • Jabatan Fungsional Arsiparis
  • Pengelolaan Arsip Vital
  • Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Centre).
  • Administrasi Kearsipan
  • Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
  • E-Document Untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan
  • Korespondensi dan Tata Naskah Dinas
  • Digitalisasi Data Dan Manajemen Kearsipan
  • Pengelolaan Arsip Aktif Dan Inaktif
  • Penyusutan Arsip Dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
  • Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
  • Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Humas Pemerintahan
  • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  • Jurnalistik Pegawai Humas Pemerintah Dalam Kegiatan Publisitas
  • Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan Keprotokolan
  • Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik.
  • Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.
  • Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony/MC).
  • Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.
  • Media Handling
  • Penulisan Jurnalistik Kehumasan
  • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dibidang Humas Dan Keprotokolan
  • Manajemen Rumah Tangga Pemerintah Daerah Dan Protokol Perjamuan (Table Manner)
  • Peningkatan Tupoksi Humas Dan Protokol Ajudan Sekpri Aspri
  • Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)
  • Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah
  • Manajemen Aset Desa
  • Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Desa
  • Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
  • Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Dan Memperkuat Produktivitas Pedesaan
  • Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
  • Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
  • Sistem Pembangunan Desa
  • Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  • Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
  • Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
  • Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
  • Kepemimpinan Kepala Desa
  • Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
  • Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dengan Swakelola
  • Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK
  • Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  • Sistem Pengelolaan Aset Desa SIPADes
  • Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
  • Pengelolaan Desa Wisata
  • Pedoman Penyusunan Profil Desa
  • Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintah Desa
  • Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
  • Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  • Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah
  • Peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  • Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  • Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  • Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  • Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  • Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  • Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  • Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  • Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
  • Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
  • Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Oleh DPRD
  • Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
  • Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Tehadap Manajemen Persidangan, Risalah Dan Rapat
  • Wirausaha Berbasis Pariwiata
  • Strategi Pemasaran Digital Bagi Destinasi Wisata
  • Peran Retribusi Objek Wisata Dalam Meningkatkan PAD
  • Pengembangan Pariwisata Daerah Serta Pengelolaan Retrivbusi Objek Wisata Daerah
  • Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif
  • Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengembangan Program Kepariwisataan
  • Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
  • Tata Caraa Pengembangan Paket Wisata Berbasis Budaya
  • Pengembangan SDM Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Daerah
  • Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional RIPPDA
  • Penyusunan Strategi Dan Komunikasi Pariwisata Daerah
  • Pengembangan Wisata Religi
  • Tata Cara Pengembangan Pariwisata Antar Lembaga/Dinas
  • Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  • Pemeriksaan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keuangan Daerah
  • Akuntansi Pajak Untuk Jasa Konstruksi
  • Kewajiban Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah Sesuai Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
  • Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah
  • Pedoman Perpajakan Rumah Sakit Dan Puskesmas
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  • Pemeriksaan Pajak Daerah
  • Tata Cara Perhitungan Tarif Pajak Daerah Retribusi Daerah
  • Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  • Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
  • Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah
  • Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
  • Pengelolaan Sampah Desa Mandiri Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
  • Tata Cara Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
  • Kebijakan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam.
  • Metode Penyusunan UKL – UPL
  • Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
  • Penyusunan dan Penilaian Amdal.
  • Sistem Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  • Dasar – Dasar AMDAL
  • Pembinaan Pengelolaan Sampah Spesifik Pemerintah Daerah
  • Pengelolaan Sampah Terpadu
  • Tata Cara Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD
  • Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  • Pengelolaan Dan Pengolahan Sampah Melalui Bank Sampah
  • Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  • Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  • Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  • Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
  • Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  • Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizina
  • Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  • Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kota Dan Kabupaten
  • Service Excellent Pada Layanan Perizinan Dan Non Perizinan
  • Analisis Kelayakan Investasi Publik
  • Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  • Sistem OSS Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  • Analisis Zona Nilai Tanah Dan Nilai Indikasi Rata-Rata
  • Peningkatan Tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanahan
  • Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT
  • Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
  • Mekanisme Dan Tata Cara Penyusunan Dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP – IMB)
  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • Penanganan Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
  • Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan
  • Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
  • Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
  • Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah
  • Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas
  • Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
  • Strategi Relokasi Pasar Dan Pedagang Kaki Lima
  • Peningkatan Kapasitas Satpol PP Sebagai Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara
  • Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP
  • Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan Satpol PP Dalam Memelihara Ketertiban Dan keamanan Daerah

Materi yang ada diatas masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ataupun pusat. Dan akan dilakukan perubahan jika ada revisi undang-undang atau peraturan pemerintah.

Cara Daftar Bimtek Dan Diklat Nasional

Untuk Konfirmasi pendaftaran dan syarat bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan dilihat ketentuan dibawah ini :

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing)
    -Seminar Kit
    -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Makalah
    -Tas Exclusive

    Catatan :
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-7
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :



    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu - waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Jadwal Bimtek dan Diklat adalah rencana strategis yang membantu organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Mereka memastikan bahwa pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan dilakukan dengan efisien dan efektif. Dengan pengelolaan jadwal yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia mereka dan menjaga daya saing dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memberikan perhatian serius terhadap perencanaan jadwal Bimtek dan Diklat.

    Rate this