Bimtek Dan Diklat Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan di tingkat daerah, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memiliki peran penting. Materi yang dibahas dalam Bimtek dan Diklat mencakup klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagai kerangka penting dalam perencanaan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah. Program ini dirancang agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih terintegrasi.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Klasifikasi
Klasifikasi mengacu pada pengelompokan objek perencanaan dan keuangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis belanja, program, atau kegiatan. Dengan klasifikasi yang baik, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat dan akuntabel.

Kodefikasi
Kodefikasi melibatkan pemberian kode unik terhadap setiap komponen perencanaan dan keuangan. Sistem kodefikasi memudahkan proses pelacakan dan pemantauan program serta penggunaan anggaran. Dengan demikian, setiap program atau kegiatan memiliki identitas yang mudah diakses dan diawasi.

Nomenklatur
Nomenklatur adalah penamaan resmi yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Tujuan dari nomenklatur adalah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan program dan kegiatan. Pemakaian nomenklatur yang seragam juga membantu dalam integrasi data di seluruh tingkatan pemerintahan.

Manfaat Bimtek dan Diklat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

• Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
  Dengan penerapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baik, laporan keuangan dan perencanaan pembangunan menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
• Mempermudah Integrasi Program
  Kerangka ini memungkinkan berbagai sektor untuk berkoordinasi lebih efektif melalui sistem klasifikasi dan nomenklatur yang seragam.
• Meminimalkan Duplikasi Program
  Dengan sistem kodefikasi yang tepat, pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih antara program yang satu dengan yang lain.
• Efisiensi dalam Penyusunan Anggaran
  Penggunaan klasifikasi dan kodefikasi yang akurat memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipantau dan diukur hasilnya.

Sehubungan dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Dan Diklat Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada :

Berikut jadwal dan lokasi bimtek dan diklat yang telah kami sediakan

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat – Lambatnya H-7 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu – waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek dan Diklat terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem yang terstruktur, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik.