Bimtek Dan Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bimtek Dan Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Tugas utama PPK adalah mengelola proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja mereka, Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Okupasi menjadi salah satu pendekatan penting.

Peran Strategis PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai orang yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan proses pengadaan, PPK harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi, standar, serta tata kelola yang berlaku. Dengan perubahan dinamis dalam kebijakan pengadaan, kesiapan dan peningkatan kompetensi PPK menjadi sangat krusial.

Pentingnya Bimtek dalam Meningkatkan Kompetensi PPK Bimtek adalah program bimbingan teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan PPK terkait regulasi, prosedur pengadaan, evaluasi risiko, serta strategi manajemen kontrak. Melalui Bimtek, PPK dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan pengadaan, teknologi terkini, dan praktik terbaik dalam industri.

Bimtek juga memungkinkan PPK untuk terhubung dengan praktisi dan ahli di bidangnya. Hal ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman, mempelajari studi kasus, dan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan.

Diklat Okupasi: Memperluas Cakupan Pengetahuan dan Keterampilan Selain Bimtek, Diklat Okupasi adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja PPK. Diklat ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip manajemen, etika profesional, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mengelola pengadaan.

Implementasi Terbaik: Integrasi Bimtek dan Diklat Okupasi Menggabungkan Bimtek Okupasi dapat menjadi pendekatan terbaik untuk meningkatkan kinerja PPK. Integrasi ini memungkinkan PPK untuk mengembangkan pengetahuan teknis yang kuat melalui Bimtek, sambil juga meningkatkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan melalui Diklat Okupasi.

Selain itu, pelaksanaan secara berkala dari Bimtek dan Diklat Okupasi merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa PPK tetap terkini dengan perkembangan terbaru dalam pengadaan, memperkuat kompetensi mereka, dan menjaga kualitas layanan yang tinggi. Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Dan Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan dilaksanakan pada :

Berikut jadwal dan lokasi bimtek dan diklat yang telah kami sediakan

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat – Lambatnya H-7 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu – waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Dalam konteks yang terus berkembang, peran PPK dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan pemahaman mendalam, keterampilan teknis yang kuat, dan kemampuan manajerial yang baik. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan Bimtek dan Diklat Okupasi, PPK dapat terus meningkatkan kinerjanya, membawa inovasi dalam proses pengadaan, serta memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya publik.