Info Bimtek Dan Diklat Nasional merupakan salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dengan mengikuti bimtek, peserta dapat mengembangkan diri dan meningkatkan karier. Selain itu, bimtek juga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bimbingan Teknis (Bimtek) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kompeten. Khususnya di pemerintahan maka kami akan mengadakan bimtek dan diklat nasional di beberapa wilayah Indonesia. Ada beberapa materi yang telah kami siapkan dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap aparat pemerintahan diharapkan mampu menjadi SDM yang kompeten dan bisa bekerja maksimal sesuai dengan porsinya. Dan untuk membentuk itu semua maka kami telah menyiapkan narasumber terbaik sesuai dengan bidangnya, baik itu dari kementerian, tenaga pengajar profesional ataupun yang lain.
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para aparatur sipil negara guna menghadapi dinamika tuntutan zaman. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional secara berkala. Bimtek dan Diklat Nasional merupakan platform penting bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengasah keterampilan, memperdalam pengetahuan, dan memperluas wawasan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Acara-acara ini juga menjadi ajang untuk bertukar pengalaman dan best practices antarinstansi pemerintah.
Materi Bimtek Dan Diklat Nasional
Berikut adalah beberapa materi bimtek dan diklat nasional dari kami, silahkan pilih materinya sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan jadwal serta tempat yang kami telah sediakan dibawah :
- Bimtek Keuangan
- Kepegawaian
- Barang Dan Aset
- Barang Dan Jasa
- Kesehatan
- Pemerintahan
- Kearsipan
- Kehumasan
- Desa
- DPRD
- Pariwisata
- Perpajakan
- Lingkungan Hidup
- Penanaman Modal
- Pertanahan
- Satpol PP
- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- Pedoman Penyusunan APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah )
- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
- Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
- Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
- Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD
- Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
- Akutansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah
- Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit
- Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
- Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- Implementasi Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
- Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
- Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
- Jabatan Fungsional
- Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
- Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP dan Pengembangan Kompetensi ASN
- Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Analisis Beban Kerja
- Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
- Aparatur Sipil Negara sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi
- Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
- Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN
- Evaluasi Jabatan
- Peningkatan Keterampilan bagi PNS
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
- Sistem Administrasi Kepegawaian
- Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
- Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
- Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- Tata Cara Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
- Manajemen Perencanaan Pegawai Negeri Sipil
- Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD
- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
- Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)
- Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
- Tata Cara Penghapusan Aset
- Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah
- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
- Reviu Barang Milik Daerah
- Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal
- Audit Barang Milik Daerah
- Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)
- Pengelolaan Manajemen Aset Badan Layanan Umum Daerah
- Sensus Barang Milik Daerah (BMD)
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah (BMD)
- Penerapan dan Penghitungan TKDN dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
- Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa
- Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa
- pemanfaatan teknologi informasi dan perpres tentang PBJ pemerintah
- Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
- Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
- Evaluasi Dokumen Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa
- Implementasi Sistem Pengandaan Secara Elektronik (SPSE)
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas
- Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
- Mekanisme Proses Peningkatan Mutu Puskesmas dan Rumah Sakit
- Menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD.
- Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan
- Pengelolaan Program Kesehatan
- Pengelola Tenaga Kesehatan
- Sistem Informasi Kesehatan
- Komunikasi Perubahan dan Perilaku
- Pengelolaan Keuangan Puskemas
- Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
- Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit
- Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas
- Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
- Tugas Dan Peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Pengelolaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada BLU/D
- Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD
- Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- Manajemen Puskesmas
- Manajemen Rumah Sakit
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)
- Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
- Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Capacity Building untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public
- Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
- Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah
- Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga
- Pemberkasan Arsip Instansi Pemerintah
- Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
- E-Arsip Berbasis Aplikasi SRIKANDI
- Jabatan Fungsional Arsiparis
- Pengelolaan Arsip Vital
- Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Centre).
- Administrasi Kearsipan
- Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
- E-Document Untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan
- Korespondensi dan Tata Naskah Dinas
- Digitalisasi Data Dan Manajemen Kearsipan
- Pengelolaan Arsip Aktif Dan Inaktif
- Penyusutan Arsip Dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
- Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Humas Pemerintahan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Jurnalistik Pegawai Humas Pemerintah Dalam Kegiatan Publisitas
- Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan Keprotokolan
- Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik.
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.
- Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony/MC).
- Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.
- Media Handling
- Penulisan Jurnalistik Kehumasan
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dibidang Humas Dan Keprotokolan
- Manajemen Rumah Tangga Pemerintah Daerah Dan Protokol Perjamuan (Table Manner)
- Peningkatan Tupoksi Humas Dan Protokol Ajudan Sekpri Aspri
- Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)
- Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah
- Manajemen Aset Desa
- Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Desa
- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Dan Memperkuat Produktivitas Pedesaan
- Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
- Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
- Sistem Pembangunan Desa
- Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
- Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
- Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kepemimpinan Kepala Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
- Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dengan Swakelola
- Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADes)
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
- Pengelolaan Desa Wisata
- Pedoman Penyusunan Profil Desa
- Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintah Desa
- Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
- Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah
- Peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
- Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
- Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
- Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
- Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
- Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
- Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
- Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
- Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Oleh DPRD
- Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
- Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Tehadap Manajemen Persidangan, Risalah Dan Rapat
- Wirausaha Berbasis Pariwiata
- Strategi Pemasaran Digital Bagi Destinasi Wisata
- Peran Retribusi Objek Wisata Dalam Meningkatkan PAD
- Pengembangan Pariwisata Daerah Serta Pengelolaan Retrivbusi Objek Wisata Daerah
- Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif
- Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengembangan Program Kepariwisataan
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- Tata Caraa Pengembangan Paket Wisata Berbasis Budaya
- Pengembangan SDM Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Daerah
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional RIPPDA
- Penyusunan Strategi Dan Komunikasi Pariwisata Daerah
- Pengembangan Wisata Religi
- Tata Cara Pengembangan Pariwisata Antar Lembaga/Dinas
- Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Pemeriksaan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keuangan Daerah
- Akuntansi Pajak Untuk Jasa Konstruksi
- Kewajiban Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah Sesuai Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah
- Pedoman Perpajakan Rumah Sakit Dan Puskesmas
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pemeriksaan Pajak Daerah
- Tata Cara Perhitungan Tarif Pajak Daerah Retribusi Daerah
- Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
- Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah
- Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
- Pengelolaan Sampah Desa Mandiri Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Tata Cara Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
- Kebijakan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam.
- Metode Penyusunan UKL – UPL
- Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- Penyusunan dan Penilaian Amdal.
- Sistem Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Dasar – Dasar AMDAL
- Pembinaan Pengelolaan Sampah Spesifik Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Sampah Terpadu
- Tata Cara Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD
- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Dan Pengolahan Sampah Melalui Bank Sampah
- Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
- Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizina
- Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kota Dan Kabupaten
- Service Excellent Pada Layanan Perizinan Dan Non Perizinan
- Analisis Kelayakan Investasi Publik
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Sistem OSS Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Analisis Zona Nilai Tanah Dan Nilai Indikasi Rata-Rata
- Peningkatan Tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanahan
- Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
- Mekanisme Dan Tata Cara Penyusunan Dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP – IMB)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Penanganan Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
- Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
- Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah
- Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- Strategi Relokasi Pasar Dan Pedagang Kaki Lima
- Peningkatan Kapasitas Satpol PP Sebagai Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP
- Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan Satpol PP Dalam Memelihara Ketertiban Dan keamanan Daerah
Materi yang ada diatas masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ataupun pusat. Dan akan dilakukan perubahan jika ada revisi undang-undang atau peraturan pemerintah.
Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional
Informasi mengenai jadwal dilembaga kami. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi selanjutnya hubungi kami untuk di diskusikan. Jadwal bisa anda lihat dibawah ini :
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Selasa - Rabu ( 16 – 17 Januari 2024 ) |
|
| Selasa - Rabu ( 23 – 24 Januari 2024 ) |
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Jumat - Sabtu ( 02 - 03 Februari 2024 ) |
|
| Rabu - Kamis ( 07 - 08 Februari 2024 ) | |
| Kamis - Jumat ( 15 - 16 Februari 2024 ) | |
| Rabu - Kamis ( 21 - 22 Februari 2024 ) | |
| Selasa - Rabu ( 27 - 28 Februari 2024 ) |
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
| Senin - Selasa ( 04 - 05 Maret 2024 ) |
|
| Rabu - Kamis ( 13 - 14 Maret 2024 ) | |
| Kamis - Jumat (21 - 22 Maret 2024 ) | |
| Selasa - Rabu ( 26 - 27 Maret 2024 ) |
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Rabu - Kamis ( 03 - 04 April 2024 ) |
|
| Rabu - Kamis ( 24 - 25 April 2024 ) |
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Kamis - Jumat ( 02 - 03 Mei 2024 ) |
|
| Rabu - Kamis ( 08 - 09 Mei 2024 ) | |
| Rabu - Kamis ( 15 - 16 Mei 2024 ) | |
| Kamis - Jumat ( 23 - 24 Mei 2024 ) | |
| Kamis - Jumat ( 30 - 31 Mei 2024 ) |
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Kamis - Jumat ( 06 - 07 Juni 2024 ) |
|
| Kamis - Jumat ( 13 - 14 Juni 2024 ) | |
| Jumat - Sabtu ( 21 - 22 Juni 2024 ) | |
| Jumat - Sabtu ( 28 - 29 Juni 2024 ) |
Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.
Cara Daftar Bimtek Dan Diklat Nasional
Untuk Konfirmasi pendaftaran dan syarat bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan dilihat ketentuan dibawah ini :
| Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta : |
|---|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
|
Info Bimtek Dan Diklat Nasional Kami siap membantu penyelenggara negara, baik itu di pusat ataupun daerah untuk memberdayakan SDM nya. Karena sesuai dengan visi kami yaitu untuk Membentuk aparatur pemerintahan yang profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing. Maka kami akan menyelenggarakan bimbingan teknis / pendidikan dan pelatihan untuk setiap aparat yang berada dibawah naungan pemerintahan Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.