Bimtek & Diklat Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan LKPD dan LRA dalam Audit BPK

Bimtek & Diklat Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan LKPD dan LRA dalam Audit BPK. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance, pemerintah terus mendorong penguatan sistem informasi dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu langkah konkret adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berfokus pada pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Terutama, dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian dari proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SIPD merupakan platform yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Penggunaan SIPD menjadi wajib bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan diperkuat dengan regulasi-regulasi teknis berikutnya.

Namun, dalam implementasinya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan baik dari sisi teknis maupun SDM. Pemahaman yang terbatas mengenai alur kerja SIPD serta pemanfaatannya dalam penyusunan LKPD dan LRA dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi ini turut memengaruhi hasil audit yang dilakukan oleh BPK, yang dapat berujung pada opini yang kurang optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penyelenggaraan Bimtek dan Diklat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapabilitas ASN dalam mengelola SIPD secara efektif dan efisien. Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek & Diklat Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan LKPD dan LRA dalam Audit BPK akan dilaksanakan pada :

Berikut jadwal dan lokasi yang telah kami sediakan

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-7 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu - waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Tujuan Bimtek dan Diklat

Kegiatan Bimtek dan Diklat ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

• Meningkatkan Pemahaman ASN tentang SIPD
  Peserta dibekali pengetahuan menyeluruh tentang fitur, alur, serta fungsi SIPD dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
• Meningkatkan Kapasitas Penyusunan LKPD dan LRA
  Pelatihan difokuskan pada bagaimana memanfaatkan data dan fitur SIPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.
• Mendukung Proses Audit oleh BPK
  Dengan laporan keuangan yang disusun melalui SIPD secara tepat dan akurat, maka proses audit oleh BPK akan lebih efisien dan potensi temuan bisa diminimalisir.
• Mempercepat Transformasi Digital Pemerintahan Daerah
  Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya digitalisasi birokrasi di tingkat daerah.

Penutup

Bimtek dan Diklat tentang Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan LKPD dan LRA dalam Audit BPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Dengan peningkatan kapasitas ASN dan optimalisasi pemanfaatan SIPD, diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan yang andal, akurat, dan sesuai standar nasional.

Komitmen bersama dari pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pengawas seperti BPK sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan publik dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.